Usulkan Kearifan Lokal Warnai Pelantikan Dewan, Mahasiswa Apresiasi PMS

Medan-Patennews.com: Gencarnya Partuha Maujana Simalungun (PMS) usulkan  agar kearifan lokal mewarnai Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Anggota DPRD Siantar Tahun 2019-2024 yang akan dilaksanakan pada 2 September 2019, menuai perhatian serius kalangan intelektual.

Menariknya, setingkat mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-Sumut), memberikan apresiasi terhadap usulan masyarakat kepada anggota dewan terpilih pada Pemilu Umum 2019 itu.

“Anggota Dewan idealnya adalah perpanjangan tangan rakyat, jadi sudah semacam keharusan kalau harapan rakyat itu difasilitasi lembaga legislatif di tingkat kota itu,” hal tersebut diungkapkan Abdurrahman Musafa Al-Gani, memulai diskusi di lingkungan Kampus UIN Sumut, Jln. IAIN Medan, Rabu (27/8).

Lebih jauh dikatakan pria yang akrab disapa Gani itu, sudah saatnya DPRD Siantar menjadi garda terdepan dalam mengawal kearifan lokal di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Apalagi ibu negara saat memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 2019 juga telah memakai pakaian kearifan lokal budaya Simalungun. “Inikan sebuah signal agar rakyat Indonesia menjaga dan melestarikan kearifan lokal, khususnya di Kota Siantar,” tegas Gani dalam diskusi itu.

Artinya juga sambung Gani yang juga warga Kota Siantar itu, Anggota DPRD Siantar adalah perpanjangan tangan rakyat, maka sudah menjadi keharusan, kalau anggota dewan membawa kearifan lokal di institusi wakil rakyat. “Dan itu merupakan bagian dari tugas mereka, dan tak boleh tutup mata,” tegasnya.

Menyambung tanggapan Gani dalam diskusi tersebut, Ali Imron Harahap juga angkat bicara. “Di tengah globalisasi informasi saat ini, karifan lokal akan sangat mudah tergerus. Maka pemerintah maupun Anggota Dewan sudah saatnya turun untuk mengawal adat dan budaya leluhur,” tukasnya.

Sebaiknya dalam menjaga kearifan lokal, institusi pemerintah maupun legisaltif melakukannya bukan hanya pada acara-acara seremonial, namun dalam kegiatan rutinitasnya juga  harus mampu memberikan ruang terhadap budaya leluhur itu.

“Seperti halnya pakaian dinas, selain seragam pemerintahan juga harus disiapkan pakaian yang motifnya dari paikaian adat dan digunakan dalam hari-hari yang disepakati,” jelas Imran

Sedangkan, Sudirman Said mengatakan, agama Islam menegaskan kalau suku dan budaya merupakan ciptaan Tuhan. “Sebagaiamana hal itu ditegaskan dalam Surah Al-Hujarat ayat 13,” urainya.

Oleh karena itu, selaku ummat Islam memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan suku dan budaya. “Kalaulah agama mewajibkan untuk menjaga maka institusi pemerintah maupun lembaga legislatif yang dasar idiologi dan konstitusinya mengaku ke Tuhanan yang Maha Esa juga wajib menjaga kelestarian kearifan lokal,” tukasnya. (Yasir).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *