Diwarning Mahasiswa, Kapolda Sumut Jangan Mau Diintervensi

Medan-Maestro Akademik: Kasus dugaan makar yang beberapa pekan belakangan bergulir di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Persisnya pasca penghitungan pemungutan Suara KPU-RI yang diwarnai aksi rusuh. Institusi bhayangkara paling wahid di Sumatera Utara, pada 28-31 Mei 2019, beruntun menetapkan 4 orang sebagai tersangka.

Kini, kasus yang diduga melakukan tindakan merongrong negara itu, menjadi atensi serius para mahasiswa. Tak pelak, Kepala Keplisian Daerah  Sumatera Utara (Kaploda Sumut) diminta untuk menuntaskan kasus tersebut dan jangan mau diintervensi.

Setidaknya, kepada Maestro Akademika, baru-baru ini, Ketua Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sumatera Utara (PKC PMII Sumut) Azlansyah Hasibuan mengatakan, kasus yang sudah bergulir di ranah hukum syogianya harus dituntaskan, sebab bila tidak ditindaklanjuti malah akan menjadi preseden buruk.

Hukum harus betul-betul menjadi panglima, lanjut Azlansyah, apalagi dalam kasus makar beberapa pekan lalu, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, atau penanganannya telah sampai kepada tahapan penyidikan. Itu artinya fakta hukum beberapa orang yang berbuat tindakan melawan hukum tersebut sudah mendekati kebenaran.

Kasus ini tidak boleh dibiar-biarkan, tegas Azlansyah, bila perlu Polda Sumut dan jajarannya Polresta Medan segera menahan para pelaku, yang saat menjelang Hari Raya Idul Fitri sempat ditangguhkan, di antaranya dengan jaminan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Kemudian, sambungnya, Kapolda Sumatera Utara jangan mau diintervensi oleh siapapun demi tegaknya hukum. “Diminta atau tidak diminta, kami sebagai generasi muda intelektual akan selalu berada dibarisan terdepan untuk membantu tegaknnya hukum,” tukas Azlansyah.

Dia juga mengingatkan, agar berkas perkara para tersangka jangan dihentikan, terlebih di SP-3  atau diberhentikan. Kita meminta kasus itu harus sampai ke meja pengadilan, sehingga ke depannya bisa menjadi pelajaran masyarakat. Bahkan menjadi efek jera bagi calon pelaku-pelaku lainnya yang mempunyai niat sama.

Namun Azlansyah mengingatkan, agar penegak hukum bekerja lebih professional, selain penanganannya sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hak-hak para tersangka seperti praduga tak bersalah juga harus difasilitasi.

Sekedar mengingatkan,  Polda Sumut menetapkan dua  tersangka tindak pidana  makar. Keduanya adalah Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Sumatera Utara, Rafdinal, dan Sekretaris GNPF Sumatera Utara, Zulkarnain.

“Benar, ada dua tersangka, yaitu Z dan R. Ini bukan tindakan kriminalisasi, tapi ada perbuatan melanggar hukum,” ujar Kepala Polda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Agus Andrianto, di Medan pada Selasa, 28 Mei 2019.

Kemudian, Polrestabes Medan, memboyong dan menetapkan Presedium Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR), Rabualam dan Irham Effendi Lubis sebagai tersangka pelaku pelemparan botol yang menyebabkan AKBP Triadi, personel Polda Sumut terluka saat unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut juga ikut ditangguhkan. (dra).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *