Bupati Pakpak Bharat Ditangkap KPK

* Miliki Harta 54 Miliar

Jakarta – Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (18/11) dini hari.

Remigo terjaring OTT yang dilakukan oleh KPK atas dugaan korupsi pada transaksi terkait proyek Dinas PUPR di Pakpak Bharat.

Penangkapan juga dilakukan terhadap kepala dinas setempat, PNS dan pihak swasta. Adapun dua orang diamankan di Jakarta dan empat orang di Medan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, tersangka dugaan suap kepada Bupati Pakpak Bharat terkait pelaksanaan proyek-proyek di Dinas PUPR Pemkab Pakpak Bharat TA 2018, Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu menerima total Rp 550 juta dalam dua hari.

KPK menduga Remigo menerima total uang Rp 550 juta tersebut dari para perantara pada secara bertahap pada 16 dan 17 November 2018.

“Total RYB diduga menerima sebesar Rp 550 juta dari para perantara pada 16 November 2018 sebesar Rp 150 juta, 17 November 2018 sebesar Rp 250 juta, dan 17 November 2018 sebesar Rp 150 juta,” kata Agus.

Agus menjelaskan KPK menduga pemberian uang Rp 150 juta pada 17 November dari tersangka David Anderson Karosekali kepada Remigo terkait dengan fee pelaksanaan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Pakpak Bharat yang diduga berasal dari mitra yang sedang mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat.

KPK menduga Remigo menginstruksikan kepada para Kepala Dinas untuk mengamankan semua pengadaan proyek pada dinas masing-masing.

Uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi Bupati termasuk untuk mengamankan kasus yang melibatkan istri Bupati yang saat ini sedang ditangani penegak hukum di Medan.

Namun Agus mengatakan KPK tengah mendalami hal tersebut lebih jauh. “Itu masih didalami. Ada informasi seperti itu. Penegak hukumnya juga siapa, kita perlu dalami,” kata Agus.

Untuk itu Remigo, David dan Hendriko disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Untuk diketahui, Bupati yang merupakan kader dari Partai Demokrat tersebut menjabat untuk dua periode dari 2016 hingga 2021. Remigo pun pernah melaporkan jumlah harta kekayaannya ke KPK pada 15 Juli 2015 dan 23 Maret 2016.

Dikutip dari https://acch.kpk.go.id/pengumuman-lhkpn/ tercatat total harta yang dilaporkan Remigo pada 23 Maret 2016 adalah Rp54,4 miliar, meningkat dari sebelumnya Rp52,1 miliar pada 15 Juli 2011.

Kekayaan Remigo yang tercatat saat ini adalah harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Medan, Deli Serdang, hingga Pakpak Bharat dengan nilai taksiran Rp52,3 miliar.

Selebihnya adalah harta bergerak berupa mobil, surat berharga, peternakan, perkebunan, dan perhiasan. (red/int)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *