Realisasikan One Stop Services Perlindungan Anak, LPA Siap Dukung Gubsu

Medan-Patennews.com: Persoalan kekerasan terhadap anak, yang belakangan menjadi perhatian khusus Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan menggelar rapat tertutup, 09 Januari 2020. Agak menjadi angin segar bagi elemen penggiat anak.

Tak pelak, untuk wujudkan harapan orang nomor wahid di NKRI itu, agar dilakukan one stop services terhadap perlindungan anak. LPA Sumut pun siap bekerjasama dengan Gubsu selaku pentolan pemerintah koordinator pusat di Sumatera Utara.

“Kami siap bekerjasma dan mendukung Gubsu untuk mewujudkan one stop services terhadap perlindungan anak mulai dari pengaduan, pendampingan dan pelayanan kesehatan di Sumatera Utara,” kata Ketua LPA Sumut Muniruddin Ritonga, Jumat, (10/01).

Untuk memenuhi hak-hak dasar anak di Sumut, lanjut pria dengan sapaan akrab Munir itu, seluruh masyarakat harus dilibatkan. “Apalagi anak sebagai karunia Tuhan keberadaannya mengisi seluruh kehidupan manusia itu sendiri, sehingga kekerasan terhadap anak bisa terjadi dimana saja,” tandasnya.

Mirisnya, terang Munir, kekerasan terhadap anak saat ini yang lebih tinggi adalah tindak kekerasan seksual. “Perlakuan orang dewasa terhadap anak ini hampir dibilang mengarah pada hukum bar-bar atau siapa yang lemah menjadi korban,” ulasnya sembari menambahkan sudah saatnya pemerintah sebagai salahsatu sendi kekuatan negara untuk turun tangan melawan tindakan bar-bar itu.

Munir menambahkan bahwa pemenuhan hak hak dasar anak ini adalah bahagian yg tidak terpisahkan dalam upaya pencegahan stunting dan mendukung tumbuh kembang anak dengan baik. “Hal ini semua adalah bagian dari upaya untuk mendukung Sumber Daya Manusia (SDM) unggul untuk Indonesia Maju,” bilangnya lugas.

Sekedar diketahui, Presiden RI akan mengeluarkan intruksi presiden terkait penanganan kasus kekerasan anak yang cendrung meningkat setiap tahunnya.

Dimana dalam penyampaian orang nomor wahid di NKRI itu, dalam rapat terbatas tanggal 09 Januari 2020 menyatakan akan segera mengeluarkan instruksi mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Yang pertama, ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah hendaknya memprioritaskan pada aksi pencegahan kekerasan.

“Prioritaskan pada aksi pencegahan kekerasan pada anak yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat,” ucapnya.

Pencegahan tersebut tentunya harus dikemas dengan berbagai model kampanye dan edukasi yang tidak hanya menarik, namun juga menggugah kepedulian sosial agar masyarakat turut bergerak melakukan pencegahan.

“Dari beberapa jenis kekerasan yang dilaporkan, ternyata kekerasan seksual menempati posisi teratas diikuti kekerasan psikis maupun kekerasan fisik,” kata Presiden.

Selanjutnya, Kepala Negara menginstruksikan untuk melakukan optimalisasi terhadap sistem pelaporan dan pengaduan apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak.

Sistem tersebut dimintanya untuk lebih mudah diakses dan diketahui kalangan banyak sehingga masyarakat dapat segera melaporkan kasus yang ada sesegera mungkin di mana pemerintah dapat bergerak cepat untuk menindaklanjutinya.

“Korban, keluarga, atau masyarakat harus tahu ke mana harus melapor. Nomor layanannya berapa yang jelas dan mudah diketahui. Tentu saja dengan akses pelaporan yang mudah serta yang paling penting adalah mendapatkan respons yang secepat-cepatnya,” tuturnya.

Tak hanya itu, Presiden menyerukan dilakukannya reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus kekerasan yang ada.

Ia memberikan gambaran bahwa manajemen penanganan tersebut hendaknya terintegrasi satu sama lain dalam lingkup satu atap bahkan termasuk pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan.

“Bila perlu _one stop services_ mulai dari layanan pengaduan, pendampingan, dan mendapatkan layanan kesehatan,” imbuhnya.

Proses penegakan hukum juga disinggung oleh Presiden dalam kesempatan tersebut. Kepala Negara menginginkan agar penegakan hukum yang dilakukan benar-benar memberikan efek jera bagi para pelakunya.

“Proses penegakan hukum yang memberikan efek jera terutama terkait dengan kasus pedofilia dan kekerasan seksual pada anak dan juga layanan pendampingan hukum sangat penting sekali diberikan,” tandasnya. (dra).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *