Tak dipimpin Sarmadan, BP2RD Bikin P-APBD 2019 Turun Rp1,3 Triliun

Medan – Patennews.com: Realitas P-APBD Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Tahun 2019 yang mengalami penurunan, dari yang direncakana Rp15,3 triliun namun turun menjadi Rp14,0 triliun, atau menurun sebesar Rp1,293 triliun (8,44%). Menuai sorotan tajam elemen masyarakat.

Tak pelak, BP2RD Provsu selaku Organisasi Perangkat Darah (OPD) yang peran dominannya menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai menjadi faktor merosotnya pembangunan lewat P-APBD 2019.

Bahkan, jajaran pemerintah provinsi yang tangani persoalan PAD dan sebelumnya dinakhodai Kepala Badan (Kaban) Saramadan Hasibuan namun kini dinakhodai Plt Riswan tersebut, dinilai gagal dalam menyokong pembangunan di Wilayah Sumatera Utara.

Eksesnya, Gubernur Sumatera Utara diminta memperbaiki dan evaluasi BP2RD, dengan mendudukkan pejabat definitif di jajaran Pemprov itu yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan PAD.

“Menurunnya anggaran P-APBD 2019 sebesar Rp1,3 triliun, adalah bukti merosotnya pembangunan di Sumatera Utara. Dan juga menjadi fakta tak becusnya Plt Kaban BP2RD Riswan dalam mengelola PAD,”  kata Prisden Gerakan Baru Anti Korupsi (Gebak) Dedi Hermanto Sitorus, Rabu (4/12).

Terlebih, lanjut Dedi, penerimaan PAD yang telah umum diketahui hingga membuat PAPBD 2019 menurun, adalah dari pajak dan retribusi yang pengelolaannya ada di BP2RD, di antaranya utang Pajak Air Permukaan PT Inalum yang tidak terealisasi.

“Artinya, fenomena wajah P-ABD 2019 yang menurun tersebut, dominan dipengaruhi BP2RD setelah lepas dari kepemimpinan Sarmadan Hasibuan,” tegas mantan Ketua Partai Pesatuan Pembangunan Simalungun itu.

Parahnya lagi, sambung pria yang akrab disapa Dedi, sampai menjelang akhir tahun atau tutup buku dalama istilah keuangan namun BP2RD tak juga menerbitkan rilis resmi capaian target perolehan PAD dari berbagai potensi pajak. “Itukan juga bisa dijadikan indikasi kuat, kalau BP2RD tak mencapai target dalam penerimaan pajak,” ulasnya lagi.

Kondisi penerimaan pajak yang tak dipublis tersebut merupakan pandangan yang terbilang aneh. “Padahal sebelumnya, persisnya ketika BP2RD dipimpin Sarmadan Hasibuan, informasi mengenai capai penerimaan pajak selalui dirilis tiap 3 bulan sekali dan target tercapai dalam tiap tahunnya,” tandas Dedi.

Oleh karena itu demi pembangunan di Sumatera Utara, tegas Dedi, diminta Gubernur Sumatera Utara mengevaluasi Plt Kaban Riswan, dengan mendudukkan pejabat definitif yang telah teruji dan mampu menakhodai BP2RD tersebut.

Terlebih lagi, lanjut Dedi, BP2RD dalam struktur Organ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah yang paling penting. “Bahkan kalau boleh dikiaskan, OPD di Provsu yang menangani penerimaan pajak tersebut merupakan jantung dari organ pemerintahan yang kini di pimpin Gubernur Edi Rahmayadi. Artinya kesehatan OPD yang satu ini sangat penting demi berjalannya pembangunan di Sumut,” ulas Dedi yang juga fungsionaris GP Ansor Sumut itu. (Wan).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *