Kasus Lapangan Barasokai Dibayar Rp15 Miliar, Sampurno: Tak Tau Menau Saya

Medan – Patennews.com: Kasus dugaan kerugian negara yang ditangani Kejari Medan terkait proyek pengadaan Lapangan Barasokai senilai 100 Miliar. Agaknya, mirip ‘bolasalju’ alias diduga banyak melibatkan petinggi Pemko. Soalnya, Sampurno memastikan alokasi anggaran Rp15 Miliar

“Tanyaklah sama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan,” jawab Sampurno Pohan, Mantan Kadis TRTB kini berubah nama menjadi DPKPPR dengan nada berkelit, saat disinggung soal pembayaran Lapangan Barosakai senilai Rp 15 Miliar, lewat seluler, Rabu (10/9).

Namun ketika dipastikan bahwa pembayaran tersebut dilakukan ketika dirinya menjabat kepala dinas, pria yang akrab disapa Sampurno itu membenarkan. “Memang kita bayar Lapangan Barasokai senilai Rp15 miliar tahun 2018,” jawab mantan petinggi TRTB yang kini telah pensiun dari ASN.

Tapi aneh, saat disoal kalau pengadaan lahan yang berfungsi sebagai Ruang Tata Hijau (RTH) dialokasikan senilai Rp 100 miliar namun dibayarkan cuma Rp15 miliar, Sampurno malah mengkoreksi, “Kamu tau dari mana,” celutuknya kepada jurnalis dari seberang seluler.

Tak pelak, ketika disampaikan bahwasannya anggaran senilai Rp100 miliar tersebut dialokasikan pada APBD tahun 2017 untuk pengadaan Lapangan Barosakai, Sampurno sinyalkan nada gerah. “Tak tau menau saya yang penting dana tersebut digunakan Rp15 miliar,” celutuknya dari seberang seluler. Seolah memberikan sinyal kalau dana di poskan pada TRTB cuma Rp15 miliar.

Namun sayangnya saat akan disampaikan terkait  Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap pembayarant Lapangan Barosakai tak sesuai dengan pembayaran dan diduga markup, Sampurno malah memutuskan sambungan seluler dengan wartawan.

Sebelumnya diinformasikan, Kajari Medan Dwiharto SH didampingi Kasi Pidsus Sofyan Hadi SH dan Kasi Pidum Parada Situmorang SH kepada wartawan mengatakan, Penyidik Pidsus Kejari Medan segera menetapkan calon tersangka kasus dugaan korupsi terkait tukar guling (ruislag) Lapangan Barasokai, Medan Area yang dibeli Pemko Medan dari pihak ketiga (swasta) 2017 lalu. Data yang dihimpun, kasus tersebut berpotensi merugikan keuangan negara miliaran rupiah.

Pidsus Kejari Medan telah mendata sejumlah pejabat di Pemko Medan yang terlibat dalam kasus ruislag Lapangan Barasokai di bilangan Jalan Rahmadsyah Medan Area tersebut.

Informasi dihimpun, anggaran yang digunakan untuk membeli lahan Lapangan Barasokai bersumber dari APBD Dinas TRTB Medan TA 2017, untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan sebesar Rp100 miliar.

Pembayaran uang Rp15,7 dilakukan Pemko Medan kepada Wilson Chandra pada tahun 2018. Sementara alokasi APBD 2017 sebesar Rp100 miliar. Kemudian disebut-sebut penetapan harga lahan jauh di atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Menyikapi itu, Ketua Korwil Badan Investigasi Nasional Sumatera Utara, Jhoni Anthoni Harahap mengatakan, munculnya ucapan Sampurno Pohan “tak tau menau” itu memberikan sinyal kalau mantan orang nomor satu di TRTB tersebut memberikan sinyalemen bahwa pos anggaran yang ada dinas yang dipimpinnya cuma mendapatkan Rp 15 miliar.

Artinya juga ada indikasi bahwa Pemko Medan tidak memberikan anggaran penuh yang dituliskan dalam Perda APBD Tahun 2017 senilai Rp 100 miliar. Karena itu, sambung pria yang akrab disapa Jhoni mengatakan, Kejari Medan harus betul-betul mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut.

“Angka indikasi kerugian tersebut bisa dibilang pantastis. Bayangkan duit senilai Rp 100 miliar cuma dibelanjakan Rp15 miliar. Saya yakin banyak pejabat yang terlibat dalam kasus ini, bisa dibilang ini semcama ‘bolasalju’ makin menggelinding maka pelakunya akan semakin banyak,” cetusnya.  (dra).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *